Merdeka belajar ala Mendikbud Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim baru-baru ini membuat gebrakan Merdeka Belajar. Ada 4 hal yang menjadi programnya.
Keempat hal tersebut adalah :
- Meniadakan USBN atau ujian sekolah berstandar nasional yang rencananya dimulaitahun 2020
- Mengganti Ujian Nasional (UN) dengan assesment kompetensi dan survei karakter pada tahun 2021
- Penyederhanaan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menjadi satu lembar
- dan melaksanakan zonasi PPDB dengan lebih fleksibel.
Sebelum gebrakan Menteri Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, Menteri yang lulusan Harvard University ini juga mengatakan beberapa hal yaitu:
- Kita memasuki era dimana gelar tidak menjamin kompetensi
- Kita memasuki era dimana akreditasi tidak menjamin mutu
Terhadap dua pernyataan Menteri Nadiem di atas, Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc., Lic. Eng., Ph.D. memberikan komentar.
Baca juga: Dua Guru Madrasah Raih Kejuaraan pada HUT PGRI Purbalingga
Pertama terkait pernyataan bahwa gelar tidak menjamin kompetensi, menurutnya pernyataan tersebut adalah empirically corect. Sehingga ia bertanya, mengapa pak Menteri bersusah payah kuliah S2 di Harvard University, di Amerika.
Sedangkan pernyataan bahwa akreditasi tidak menjamin mutu ditanggapi oleh Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc., Lic. Eng., Ph.D. dengan menuturkan jika di negara seperti USA banyak hal harus melalui proses akreditasi. Ada akreditasi profesi, akreditasi kampus, akreditasi jurnal dan sebaginya. Akredutasi dikandung maksud agar terjadi keterulangan kemampuan seseorang atau sistem bisa terjamin, dengan target utama adalah mutu atau kualitas.
Baca juga: POS UAMBN MTs dan MA 2019-2020
Menurut Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc., Lic. Eng., Ph.D., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim adalah adalah orang jenius di tempat yang salah.
Demikian Berita Madrasah seputar merdeka belajar ala Mendikbud Nadiem Makarim. Dan sekarang mari kita tunggu implementasinya.