Program Sejuta Guru Honorer Jadi PPPK Lamban

Ini Madrasah – Program Sejuta Guru Honorer Jadi PPPK Lamban, Pansus Gabungan Jadi Solusi.

Hingga saat ini proses seleksi sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sangat memerlukan support kuat supaya segera terselesaikan. Panitia Khusus (Pansus) Gabungan yang terdiri dari lintas komisi di DPR dapat menjadi solusi supaya program yang dinanti oleh jutaan pendidik di Indonesia ini dapat dengan cepat terselesaikan.

“Kami menilai perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK agar segera ada kepastian nasib dari ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidaksigapan langkah pemerintah. Maka kami mendorong untuk membentuk Pansus Gabungan lintas komisi DPR RI,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda, seperti dikutip dari Sindonews Rabu (24/8/2022).

Huda memaparkan bahwa Pansus Gabungan Seleksi Sejuta Guru Honorer menjadi PPPK ini terdiri dari banyak anggota komisi. Mulai dari Komisi II, Komisi X dan Komisi XI DPR. Pansus Gabungan ini selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengambil langkah-langkah strategis supaya segala bentuk kendala yang menghalangi jalannya sejuta guru honorer menjadi PPPK dengan cepat dapat terselesaikan.

“Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK memang melibatkan banyak kementerian/lembaga, sehingga harus ada pengawalan anggota lintas komisi yang menjadi mitra kementerian/lembaga terkait,” ujarnya.

Huda menuturkan bahwa percepatan seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK memang tidak dapat didorong hanya dari Komisi X saja. Misalnya proses seleksi, harus juga melibatkan Kemenpan RB dan BKN yang merupakan mitra dari Komisi II. Sedangkan terkait penganggaran harus mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan yang merupakan mitra kerja Komisi XI.

“Kendala teknis program sejuta guru honorer menjadi PPPK ini beragam. Mulai kualifikasi yang harus dipenuhi guru honorer dalam proses seleksi, bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi, bagaimana proses mendapatkan nomor induk pegawai, hingga bagaimana proses pengajian mereka. Oleh karena itu tidak cukup dorongan dan pengawalan dari Komisi X saja,” katanya.

Politisi PKB ini mengungkapkan ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh Pansus Gabungan Guru Honorer ini. Di antaranya memastikan guru yang telah lulus seleksi namun tidak mendapatkan formasi, diusulkan formasinya pada seleksi PPPK tahap III dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu diangkat menjadi PPPK.

Dalam ketentuan ini guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun akan diprioritaskan. “Pansus Gabungan juga mengkaji ulang opsi penambahan DAU Pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan penganggaran guru honorer menjadi PPPK,” katanya.

Selain itu, kata Huda, Pansus Gabungan mendorong pemerintah agar membuat roadmap penyelesaian guru honorer secara menyeluruh mulai dari rekrutmen, penganggaran dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Pansus Gabungan juga akan memastikan adanya proporsi terbaik bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta agar mendapatkan prioritas dalam proses rekruitmen mereka menjadi PPPK.

“Dalam waktu dekat kami akan menghadap ke pimpinan DPR untuk mengkomunikasikan rencana pembentukan Pansus Gabungan untuk guru honorer ini. Yang pasti kami berkomitmen agar persoalan guru honorer ini segera dituntaskan sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara,” pungkasnya.

Ini Madrasah – info pendidikan dan Beasiswa tentang Program Sejuta Guru Honorer Jadi PPPK Lamban, Pansus Gabungan Jadi Solusi.